Agen Berita Mamuju – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju masih sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Sementara itu, sektor retribusi yang seharusnya mampu menopang pemasukan daerah belum menunjukkan kontribusi signifikan dan dinilai masih menjadi batu sandungan dalam optimalisasi PAD.
Pajak Jadi Tulang Punggung PAD
Berdasarkan laporan terbaru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mamuju, pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi PAD. Penerimaan dari sektor ini mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, hingga pajak kendaraan bermotor.
“Pajak menjadi instrumen yang paling stabil. Kontribusinya konsisten setiap tahun dan menjadi andalan dalam pembiayaan pembangunan daerah,” ujar seorang pejabat Bapenda Mamuju.
Baca Juga : Distapang Sulbar Salurkan Bantuan Pangan di Kabupaten Majene
Retribusi Masih Rendah
Di sisi lain, penerimaan dari retribusi dinilai masih rendah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain lemahnya kesadaran wajib retribusi, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan sistem pengelolaan yang transparan dan terintegrasi.
Sektor retribusi pelayanan publik, seperti parkir, pasar, maupun izin usaha, belum digarap secara maksimal. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki daerah belum sepenuhnya termanfaatkan.
Upaya Optimalisasi
Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan adanya reformasi pengelolaan retribusi melalui langkah-langkah strategis, seperti:
-
Digitalisasi sistem pembayaran untuk mencegah kebocoran penerimaan.
-
Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
-
Pengawasan ketat terhadap pungutan liar.
-
Peningkatan kualitas layanan publik sehingga masyarakat merasa manfaat dari retribusi yang dibayarkan.
Dukungan Masyarakat Sangat Penting
Pengamat ekonomi daerah menilai, kunci keberhasilan peningkatan PAD bukan hanya pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Kesadaran membayar pajak dan retribusi sesuai aturan akan mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan warga.
Penutup
Dengan kondisi saat ini, PAD Mamuju masih sangat ditopang pajak, sementara retribusi masih menjadi batu sandungan. Pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam mengelola potensi retribusi agar tidak hanya mengandalkan pajak, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
