Mamuju – Mamuju Diperjuangkan Kota Madya Pemprov Sulawesi barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju, masih berupaya memperjuangkan agar terbentuknya Kota adya Mamuju, sebagai ibukota provinsi Sulawewi Barat.
Hingga kini, belum ada kota madya di Sulawesi Barat, mengingat pemerintah pusat belum membuka moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hanya Kabupaten Mamuju berstatus ibukota, yang saat ini dipimpin Bupati Sutinah Suhardi.
Mengawali langkah perjuangan itu, Pemkab Mamuju melaksanakan kembali kajian akademik kelayakan DOB, yang sebelumnya telah kedaluwarsa sejak dibuat pada 2014.
Upaya ini menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kelayakan DOB Kota Mamuju yang digelar di Maleo Town Square, Mamuju, pada Kamis (4/12/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, dan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, bersama dengan perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama.
SDK mengatakan,inisiatif memperbarui kajian akademik ini berasal dari Bupati Mamuju.
Kajian yang sebelumnya dibuat pada 2014 saat SDK masih menjabat bupati, sudah tidak relevan.
Baca juga : Gawat Pemerintah Pusat Belum Mau Cabut Moratorium DOB, Mamuju Jadi Kota Madya Terancam Tertunda
“Sekarang diperbaharui, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang,” ujar SDK, yang mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam.
SDK menegaskan kesamaan visi pembentukan DOB Kota Mamuju sudah tercipta di tingkat daerah.
Ia mengklaim seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan Pemerintah Provinsi Sulbar telah sepakat dan menyatakan setuju dengan pemekaran tersebut.
“Esensinya adalah, semua masyarakat yang ada di kota Mamuju setuju. Kemudian juga Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPR-nya, dan kita juga provinsi setuju. Tidak ada yang tidak setuju dengan pembentukan kota,” tegasnya.
Meskipun saat ini pembentukan daerah otonom baru masih terganjal kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah pusat, SDK melihat adanya celah.
Ia mencontohkan pembukaan lima provinsi baru di Papua yang membuktikan moratorium tidak sepenuhnya tertutup.
dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, dan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, bersama dengan perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama.
