Berita Mamuju — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Isu ini menjadi perhatian setelah banyak aspirasi dari tenaga kontrak yang berharap adanya kepastian hukum dan kesejahteraan dalam bekerja.
Aspirasi Tenaga Kontrak di Mamuju
Baca Juga : PPPK Paruh Waktu Dapat Dialihkan jadi Penuh Waktu
Banyak tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Mamuju yang hingga kini masih bekerja dengan status paruh waktu. Mereka berharap adanya kejelasan terkait pengangkatan menjadi PPPK penuh, agar memiliki hak dan perlindungan yang setara dengan ASN lainnya.
“Para tenaga honorer dan paruh waktu ini sudah mengabdi cukup lama. Sudah sepatutnya ada perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar salah satu anggota DPRD Mamuju.
Sikap DPRD Mamuju
Ketua DPRD Mamuju menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat melalui forum resmi maupun koordinasi dengan Kementerian PANRB. Menurutnya, pengangkatan PPPK paruh waktu akan berdampak positif terhadap motivasi kerja, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan para tenaga kontrak.
“DPRD siap memperjuangkan aspirasi mereka. Kami tidak ingin ada diskriminasi, karena mereka juga berperan penting dalam mendukung pelayanan di Mamuju,” katanya.
Tantangan Regulasi dan Anggaran
Meski demikian, DPRD mengakui bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu bukan hal yang sederhana. Ada regulasi yang harus disesuaikan dengan kebijakan nasional, termasuk kesiapan anggaran daerah.
Namun, DPRD Mamuju berkomitmen mencari jalan keluar, salah satunya melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah, agar tenaga kontrak dapat memperoleh kepastian status tanpa mengganggu belanja prioritas lainnya.
Harapan Tenaga PPPK
Para tenaga paruh waktu di Mamuju menyambut baik komitmen DPRD. Mereka berharap langkah ini bisa segera terealisasi, mengingat selama ini banyak dari mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan penghasilan minim dan tanpa jaminan masa depan.
“Kami berharap segera ada keputusan yang jelas. Tidak hanya soal penghasilan, tapi juga jaminan kesehatan, tunjangan, dan kepastian kerja,” kata salah seorang tenaga honorer di lingkungan sekolah.
Kesimpulan
Upaya DPRD Mamuju memperjuangkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi langkah penting dalam memberikan keadilan bagi tenaga kontrak. Meski tantangan regulasi dan anggaran masih ada, dukungan politik di daerah ini diharapkan mampu membuka jalan menuju kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja yang telah lama mengabdi.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pusat, harapan para tenaga paruh waktu untuk mendapat kepastian status kepegawaian bisa segera terwujud di tahun 2025.
